Sebagai
salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting
dimana para "Nation Builders" Indonesia diharapkan dapat berjuang
membawa negara bersaing di kancah global. Seiring dengan derasnya tantangan
global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi semakin besar, hal ini yang
mendorong para siswa mendapatkan prestasi terbaik.
Namun,
dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan
dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan,
jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih
kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah
berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang
lebih baik di perkotaan.
Menurut
pegiat pendidikan Indonesia, Anies Baswedan keterbatasan akses pendidikan di
daerah menjadi pangkal derasnya arus urbanisasi. "Yang menjadi persoalan,
di Jabodetabek jumlahnya sudah proporsional, tapi jangan kita hanya bicara
urban. Justru di luar urban itu kita punya masalah dan itu yang menyebabkan
migrasi ke Jakarta," ujar Anies. Secara tidak langsung, masyarakat
Indonesia didorong untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di
daerah. Ia menilai akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh
masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program tersebut. "Kalau
sekolah hanya di ibukota kecamatan, maka yang jauh kan jadi nggak bisa
sekolah," tandasnya.
Selain
itu, jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasi saat ini dinilai masih belum
merata di daerah. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dikdas)
Kemendikbud Hamid Muhammad saat ini banyak sekolah dasar (SD) di Indonesia
kekurangan tenaga guru. Jumlahnya diperkirakan mencapai 112 ribu guru.
Untuk
mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerja
sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,
dalam hal distribusi guru di daerah-daerah supaya lebih merata. "Jika
manajemen guru bisa ditangani lebih optimal, tidak parsial, maka bisa
dipindahkan ke kabupaten atau daerah yang berdekatan," ungkap Hamid.
Kemudian, untuk meningkatkan kualitas para guru, Kemendikbud akan meningkatkan kualifikasi guru melalui beasiswa S-1 bagi guru SD dan SMP. Hamid menjelaskan, jumlah guru SD di sekolah negeri dan swasta sekitar 1.850 ribu guru. Dari jumlah tersebut, hanya 60 persen guru yang sudah memenuhi kualifikasi dengan gelar S-1, sedangkan 40 persen lainnya belum memenuhi kualifikasi. Tiap tahunnya, Kemendikbud juga menyiapkan beasiswa untuk 100 ribu calon guru guna menempuh pendidikan S-1 melalui bantuan beasiswa S-1 untuk guru SD dan SMP. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011.
Kemudian, untuk meningkatkan kualitas para guru, Kemendikbud akan meningkatkan kualifikasi guru melalui beasiswa S-1 bagi guru SD dan SMP. Hamid menjelaskan, jumlah guru SD di sekolah negeri dan swasta sekitar 1.850 ribu guru. Dari jumlah tersebut, hanya 60 persen guru yang sudah memenuhi kualifikasi dengan gelar S-1, sedangkan 40 persen lainnya belum memenuhi kualifikasi. Tiap tahunnya, Kemendikbud juga menyiapkan beasiswa untuk 100 ribu calon guru guna menempuh pendidikan S-1 melalui bantuan beasiswa S-1 untuk guru SD dan SMP. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011.
Di
sisi lain, kasus putus sekolah anak – anak usia sekolah di Indonesia juga masih
tinggi "Berdasarkan data Kemendikbud 2010, di Indonesia terdapat lebih
dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan, Hal
ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi; anak – anak terpaksa
bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga; dan pernikahan di usia dini,” menurut
Sekretaris Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.
Eng, Sc di Jakarta. Dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013,
Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dengan angka 0,629. Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua negara
tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), sedangkan IPM
di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683.
"Kita
harus menyelesaikan permasalahan pendidikan ini, karena kepemilikan atas
pengetahuan adalah kunci seseorang mencapai kesejahteraan," menurut
figur pendidikan Indonesia, Anies Baswedan. Dalam perkembangan pendidikan
Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan guna menghadapi persaingan bebas dunia yang akan segera
berlaku dengan terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015 mendatang.
Untuk
meringankan beban serta memperkokoh dasar pendidikan pada siswa Indonesia,
Kemdikbud memastikan akan sepenuhnya memberlakukan Kurikulum 2013 mulai tahun
2014, bahkan sudah menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional kurikulum
tersebut. "Sudah siap dan tahun depan hampir semua (sekolah) bisa
melaksanakan Kurikulum 2013," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI Musliar Kasim.
Kurikulum
2013 merupakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berfokus pada
penguasaan pengetahuan yang kontekstual sesuai daerah dan lingkungan
masing-masing. Kurikulum tersebut menitikberatkan penilaian siswa pada
tiga hal: sikap (jujur, santun, disiplin), keterampilan (melalui tugas praktek/
proyek sekolah), dan pengetahuan keilmuan. Pada tingkat dasar seperti SD,
kurikulum ini lebih fokus pada pembentukan sikap dan keterampilan
hidup, sedangkan keilmuannya lebih 'ringan' daripada Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan.
Pada
tingkat lanjutan seperti SMP dan SMA, porsi penguasaan keilmuan lebih
ditingkatkan karena pribadi murid dianggap sudah terbentuk pada tingkat dasar.
Menurut Musliar, kurikulum baru akan diterapkan pada siswa SD kelas 1, 2, 4 dan
5; siswa SMP kelas 8 dan 9; serta siswa SMA kelas 10 dan 11. Pemerintah tidak
akan mencetak buku bahan ajar. Seperti pelaksanaan pada tahun sebelumnya,
Kemendikbud akan mengunggah buku bahan ajar ke dalam situs internet.
Kemendikbud
akan menetapkan harga eceran tertinggi atas buku yang ditargetkan akan beredar
bebas tersebut. Kurikulum 2013 sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan sejak
pertengahan tahun 2013 di sejumlah sekolah yang telah diseleksi, meski sempat
dikritik karena pelaksanaannya terkesan dipaksakan.
Sebagai
lembaga bantuan internasional yang bekerja di sektor pembangunan
sosial-ekonomi, USAID Indonesia memberikan penekanan besar pada pengembangan
kualitas pendidikan melalui sejumlah program yang berjalan sekarang salah
satunya adalah melalui program beasiswa S2 USAID-PRESTASI. Pada tahun ini,
USAID -PRESTASI memberikan beasiswa S2 kepada 31 profesional Indonesia. Program
ini dibuka untuk umum dan diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya
manusia yang kompeten di bidangnya masing – masing yang pada akhirnya akan
memberikan kontribusi positif di lingkungan kerja mereka masing – masing
setelah merekakembali ke Tanah Air.
Sebagai
salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting
dimana para "Nation Builders" Indonesia diharapkan dapat berjuang
membawa negara bersaing di kancah global. Seiring dengan derasnya tantangan
global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi semakin besar, hal ini yang
mendorong para siswa mendapatkan prestasi terbaik.
Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan.
Menurut pegiat pendidikan Indonesia, Anies Baswedan keterbatasan akses pendidikan di daerah menjadi pangkal derasnya arus urbanisasi. "Yang menjadi persoalan, di Jabodetabek jumlahnya sudah proporsional, tapi jangan kita hanya bicara urban. Justru di luar urban itu kita punya masalah dan itu yang menyebabkan migrasi ke Jakarta," ujar Anies. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia didorong untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di daerah. Ia menilai akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program tersebut. "Kalau sekolah hanya di ibukota kecamatan, maka yang jauh kan jadi nggak bisa sekolah," tandasnya.
Selain itu, jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasi saat ini dinilai masih belum merata di daerah. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad saat ini banyak sekolah dasar (SD) di Indonesia kekurangan tenaga guru. Jumlahnya diperkirakan mencapai 112 ribu guru.
Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal distribusi guru di daerah-daerah supaya lebih merata. "Jika manajemen guru bisa ditangani lebih optimal, tidak parsial, maka bisa dipindahkan ke kabupaten atau daerah yang berdekatan," ungkap Hamid.
Kemudian, untuk meningkatkan kualitas para guru, Kemendikbud akan meningkatkan kualifikasi guru melalui beasiswa S-1 bagi guru SD dan SMP. Hamid menjelaskan, jumlah guru SD di sekolah negeri dan swasta sekitar 1.850 ribu guru. Dari jumlah tersebut, hanya 60 persen guru yang sudah memenuhi kualifikasi dengan gelar S-1, sedangkan 40 persen lainnya belum memenuhi kualifikasi. Tiap tahunnya, Kemendikbud juga menyiapkan beasiswa untuk 100 ribu calon guru guna menempuh pendidikan S-1 melalui bantuan beasiswa S-1 untuk guru SD dan SMP. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011.
Di sisi lain, kasus putus sekolah anak – anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi "Berdasarkan data Kemendikbud 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan, Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi; anak – anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga; dan pernikahan di usia dini,” menurut Sekretaris Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng, Sc di Jakarta. Dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683.
"Kita harus menyelesaikan permasalahan pendidikan ini, karena kepemilikan atas pengetahuan adalah kunci seseorang mencapai kesejahteraan," menurut figur pendidikan Indonesia, Anies Baswedan. Dalam perkembangan pendidikan Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menghadapi persaingan bebas dunia yang akan segera berlaku dengan terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015 mendatang.
Untuk meringankan beban serta memperkokoh dasar pendidikan pada siswa Indonesia, Kemdikbud memastikan akan sepenuhnya memberlakukan Kurikulum 2013 mulai tahun 2014, bahkan sudah menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional kurikulum tersebut. "Sudah siap dan tahun depan hampir semua (sekolah) bisa melaksanakan Kurikulum 2013," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim.
Kurikulum 2013 merupakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berfokus pada penguasaan pengetahuan yang kontekstual sesuai daerah dan lingkungan masing-masing. Kurikulum tersebut menitikberatkan penilaian siswa pada tiga hal: sikap (jujur, santun, disiplin), keterampilan (melalui tugas praktek/ proyek sekolah), dan pengetahuan keilmuan. Pada tingkat dasar seperti SD, kurikulum ini lebih fokus pada pembentukan sikap dan keterampilan hidup, sedangkan keilmuannya lebih 'ringan' daripada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pada tingkat lanjutan seperti SMP dan SMA, porsi penguasaan keilmuan lebih ditingkatkan karena pribadi murid dianggap sudah terbentuk pada tingkat dasar. Menurut Musliar, kurikulum baru akan diterapkan pada siswa SD kelas 1, 2, 4 dan 5; siswa SMP kelas 8 dan 9; serta siswa SMA kelas 10 dan 11. Pemerintah tidak akan mencetak buku bahan ajar. Seperti pelaksanaan pada tahun sebelumnya, Kemendikbud akan mengunggah buku bahan ajar ke dalam situs internet.
Kemendikbud akan menetapkan harga eceran tertinggi atas buku yang ditargetkan akan beredar bebas tersebut. Kurikulum 2013 sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2013 di sejumlah sekolah yang telah diseleksi, meski sempat dikritik karena pelaksanaannya terkesan dipaksakan.
Sebagai lembaga bantuan internasional yang bekerja di sektor pembangunan sosial-ekonomi, USAID Indonesia memberikan penekanan besar pada pengembangan kualitas pendidikan melalui sejumlah program yang berjalan sekarang salah satunya adalah melalui program beasiswa S2 USAID-PRESTASI. Pada tahun ini, USAID -PRESTASI memberikan beasiswa S2 kepada 31 profesional Indonesia. Program ini dibuka untuk umum dan diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing – masing yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif di lingkungan kerja mereka masing – masing setelah merekakembali ke Tanah Air.
Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan.
Menurut pegiat pendidikan Indonesia, Anies Baswedan keterbatasan akses pendidikan di daerah menjadi pangkal derasnya arus urbanisasi. "Yang menjadi persoalan, di Jabodetabek jumlahnya sudah proporsional, tapi jangan kita hanya bicara urban. Justru di luar urban itu kita punya masalah dan itu yang menyebabkan migrasi ke Jakarta," ujar Anies. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia didorong untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di daerah. Ia menilai akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program tersebut. "Kalau sekolah hanya di ibukota kecamatan, maka yang jauh kan jadi nggak bisa sekolah," tandasnya.
Selain itu, jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasi saat ini dinilai masih belum merata di daerah. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad saat ini banyak sekolah dasar (SD) di Indonesia kekurangan tenaga guru. Jumlahnya diperkirakan mencapai 112 ribu guru.
Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal distribusi guru di daerah-daerah supaya lebih merata. "Jika manajemen guru bisa ditangani lebih optimal, tidak parsial, maka bisa dipindahkan ke kabupaten atau daerah yang berdekatan," ungkap Hamid.
Kemudian, untuk meningkatkan kualitas para guru, Kemendikbud akan meningkatkan kualifikasi guru melalui beasiswa S-1 bagi guru SD dan SMP. Hamid menjelaskan, jumlah guru SD di sekolah negeri dan swasta sekitar 1.850 ribu guru. Dari jumlah tersebut, hanya 60 persen guru yang sudah memenuhi kualifikasi dengan gelar S-1, sedangkan 40 persen lainnya belum memenuhi kualifikasi. Tiap tahunnya, Kemendikbud juga menyiapkan beasiswa untuk 100 ribu calon guru guna menempuh pendidikan S-1 melalui bantuan beasiswa S-1 untuk guru SD dan SMP. Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011.
Di sisi lain, kasus putus sekolah anak – anak usia sekolah di Indonesia juga masih tinggi "Berdasarkan data Kemendikbud 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan, Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi; anak – anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga; dan pernikahan di usia dini,” menurut Sekretaris Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng, Sc di Jakarta. Dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683.
"Kita harus menyelesaikan permasalahan pendidikan ini, karena kepemilikan atas pengetahuan adalah kunci seseorang mencapai kesejahteraan," menurut figur pendidikan Indonesia, Anies Baswedan. Dalam perkembangan pendidikan Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menghadapi persaingan bebas dunia yang akan segera berlaku dengan terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015 mendatang.
Untuk meringankan beban serta memperkokoh dasar pendidikan pada siswa Indonesia, Kemdikbud memastikan akan sepenuhnya memberlakukan Kurikulum 2013 mulai tahun 2014, bahkan sudah menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional kurikulum tersebut. "Sudah siap dan tahun depan hampir semua (sekolah) bisa melaksanakan Kurikulum 2013," ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim.
Kurikulum 2013 merupakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berfokus pada penguasaan pengetahuan yang kontekstual sesuai daerah dan lingkungan masing-masing. Kurikulum tersebut menitikberatkan penilaian siswa pada tiga hal: sikap (jujur, santun, disiplin), keterampilan (melalui tugas praktek/ proyek sekolah), dan pengetahuan keilmuan. Pada tingkat dasar seperti SD, kurikulum ini lebih fokus pada pembentukan sikap dan keterampilan hidup, sedangkan keilmuannya lebih 'ringan' daripada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pada tingkat lanjutan seperti SMP dan SMA, porsi penguasaan keilmuan lebih ditingkatkan karena pribadi murid dianggap sudah terbentuk pada tingkat dasar. Menurut Musliar, kurikulum baru akan diterapkan pada siswa SD kelas 1, 2, 4 dan 5; siswa SMP kelas 8 dan 9; serta siswa SMA kelas 10 dan 11. Pemerintah tidak akan mencetak buku bahan ajar. Seperti pelaksanaan pada tahun sebelumnya, Kemendikbud akan mengunggah buku bahan ajar ke dalam situs internet.
Kemendikbud akan menetapkan harga eceran tertinggi atas buku yang ditargetkan akan beredar bebas tersebut. Kurikulum 2013 sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2013 di sejumlah sekolah yang telah diseleksi, meski sempat dikritik karena pelaksanaannya terkesan dipaksakan.
Sebagai lembaga bantuan internasional yang bekerja di sektor pembangunan sosial-ekonomi, USAID Indonesia memberikan penekanan besar pada pengembangan kualitas pendidikan melalui sejumlah program yang berjalan sekarang salah satunya adalah melalui program beasiswa S2 USAID-PRESTASI. Pada tahun ini, USAID -PRESTASI memberikan beasiswa S2 kepada 31 profesional Indonesia. Program ini dibuka untuk umum dan diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing – masing yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif di lingkungan kerja mereka masing – masing setelah merekakembali ke Tanah Air.
No comments:
Post a Comment